4.1. Pengendalian Hama Terpadu sebagai Sistem Perlindungan Tanaman yang Bersifat Sektoral

Pada tulisan yang berkaitan dengan PHT sebagai sistem perlindungan tanaman telah diuraikan keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan PHT, terutama PHT-SL. Namun keberhasilan tersebut tidak menjadikan PHT benar-benar tanpa tantangan. Di antara berbagai tantangan yang dihadapi oleh PHT, yang telah disebutkan tetapi belum dibahas tuntas pada tulisan sebelumnya adalah sifat PHT yang sangat sektoral, bahkan sub-sektoral, dan sifat yang cenderung reaktif, bukannya antisipatif, yaitu bertindak setelah ada OPT, bukannya sebelum OPT ada. Tulisan ini menguraikan mengenai PHT yang disebut sebagai sistem terpadu tetapi kenyataannya masih bersifat sektoral.

Uraian
UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah memperkokoh status PHT secara hukum sebagai sistem perlindungan tanaman di Indonesia. UU tersebut, sebagaimana telah dibahas pada Modul 2, terdiri atas 12 bab dan perlindungan tanaman merupakan bagian keenam dari Bab III Penyelenggaraan Budidaya Tanaman yang mencakup bagian-bagian: (1) Pembukaan dan Pengolahan Lahan, dan Penggunaan Media Tumbuh Tanaman, (2) Perbenihan, (3) Pengeluaran dan Pemasukan Tumbuhan dan Benih Tanaman, (4) Penanaman, (5) Pemanfaatan Air, (6) Perlindungan Tanaman, (7) Pemeliharaan Tanaman, (8) Panen, dan (9) Pascapanen. Meskipun pada PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman telah disebutkan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan mulai pada saat pra-tanam, tanam, dan pascapanen, penyebutan PHT sebagai sistem perlindungan tanaman pada Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1992 menyiratkan bahwa PHT bukan menjadi bagian dari bagian-bagian lain dari penyelenggaraan budidaya tanaman. Bahkan dalam perlindungan tanaman sendiri, yang terdiri atas kegiatan/tindakan pencegahan (karantina), pengendalian, dan eradikasi, adanya kata ‘pengendalian’ dalam PHT mengesankan PHT hanya menjadi kepentingan kegiatan/tindakan pengendalian, bukan kegiatan/tindakan pencegahan (karantina) dan eradikasi.

Alinea di atas menunjukkan kedudukan PHT yang sangat sub-sektoral, yaitu hanya merupakan kepentingan sub-sektor perlindungan tanaman dari sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman, kehutanan, peternakan, perikanan) yang di banyak negara disebut sebagai sektor primer. Bahkan dalam sub-sektor perlindungan tanaman tersebut, PHT ditargetkan terutama bagi petani, sedangkan konsumen kurang mendapat perhatian. Padahal, selain petani sebagai produsen, konsumen merupakan pemangku kepentingan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PHT. Tanpa dukungan konsumen yang sadar akan bahaya pestisida maka petani akan terus didorong untuk menghasilkan produk pertanian yang bebas OPT daripada bebas pestisida. Dorongan menghasilkan produk bebas OPT, selain karena kepentingan konsumen, juga karena berbagai ketentuan perdagangan internasional yang mengharuskan produk yang diperdagangkan bebas OPT. Ketentuan ini dikenal sebagai hambatan non-tarif (non-tariff barrier to trade) yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam liberalisasi perdagangan.

Berbagai pihak yang seharusnya terkait dengan PHT disebut pemangku kepentingan PHT. Pemangku kepentingan terdiri atas pihak-pihak yang bukan hanya mendukung, melainkan juga pihak-pihak yang menolak PHT. Pemangku kepentingan PHT dengan demikian mencakup petani sendiri sebagai produsen, pedagang perantara, pedagang ekspor, konsumen dalam negeri, konsumen mancanegara, perusahaan pestisida, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah negara asing, lembaga swadaya masyarakat, dan seterusnya. Setiap pemangku masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda terhadap PHT. Kepentingan pemerintah pusat sebenarnya lebih pada pengurangan subsidi pestisida daripada pada PHT sebagai sistem perlindunngan tanaman yang bersahabat dengan lingkungan hidup dan aman bagi konsumen. Kepentingan pemerintah negara asing tentunya adalah untuk mengurangi risiko masuknya OPT berbahaya dan melindungi kepentingan penduduknya dari bahaya pestisida. Kepentingan produsen tentu saja adalah tetap dapat memasarkan produk pestisida dengan memproduksi pestisida-pestisida berspektrum sempit yang residunya dapat terurai dalam waktu singkat. Bagi perusahaan pestisida, sekalipun pestisida adalah alternatif terakhir, pestisida adalah alternatif terakhir yang pada akhirnya tidak ada alternatif lain lagi.

Bahkan di Indonesia sendiri, pada era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, kepentingan pemerintah terhadap PHT dapat berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi karena otonomi sendiri memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah otonom, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, untuk membuat kebijakan pemerintahan masing-masing, termasuk kebijakan sektor pertanian yang bersentuhan langsung dengan PHT dan kebijakan sektor-sektor lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan PHT tetapi dapat mempengaruhi pelaksanaan PHT. Keberpihakan kepada PHT pada setiap hierarki otonomi tersebut ditentukan oleh tatakelola pemerintahan (governance). Tatakelola pemerintahan merupakan apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat, sedangkan pemerintah sendiri merupakan instrumen kekuasaan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan:

In terms of distinguishing the term governance from government (both of them nouns) - "governance" is what a "government" does. It might be a geo-political government (nation-state), a corporate government (business entity), a socio-political government (tribe, family, etc.). or any number of different kinds of government. But governance is the kinetic exercise of management power and policy, while government is the instrument (usually collective) that does it. The term government is also used more abstractly as a synonym for governance, as in the Canadian motto, "Peace, Order and Good Gorervernment".

Pada banyak kasus desentralisasi dan otonomi daerah, di berbagai pemerintahan daerah ternyata masih banyak pemerintah yang masih memposisikan diri sekedar sebagai penguasa yang tidak merasa berkepentingan untuk memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk melayani kepentingan rakyat. Dalam keadaan demikian maka PHT yang berpihak pada kepentingan masyarakat menjadi terabaikan dari arus utama kebijakan pemerintahan.

Menurut OPM & CIPFA (2004), tatakelola pemerintahan yang baik berarti:

1. Berfokus pada tujuan organisasi dan pada hasil bagi masyarakat dan pengguna layanan
2. Berkinerja efektif dalam tugas pokok dan fungsi yang didefinisikan secara jelas
3. Mempromosikan nilai-nilai organisasi secara menyeluruh dan menunjukkan pelaksanaan nilai-nilai tersebut melalui berbagai kegiatan organisasi
4. Mengambil keputusan secara terbuka dan dengan menggunakan dasar yang jelas serta disertai dengan pengelolaan risiko terjadinya kegagalan
5. Mengembangkan kapasitas dan kemampuan organisasi untuk dapat bekerja secara efektif
6. Bekerja bersama-sama dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan akuntabilitas menjadi benar-benar nyata

Penelitian Mudita (2009) menunjukkan bahwa tatakelola pemerintahan yang buruk tidak mampu menerapkan PHT sebagaimana seharusnya. Dalam tatakelola pemerintahan yang buruk, kebijakan pemerintah justeru menjadi lebih merusak tanaman dibandingkan dengan OPT sendiri.


Untuk lebih mudah memasukkan kepentingan perlindungan tanaman dalam tatakelola pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, fokus seharusnya diberikan pada perlindungan. Hal ini karena perlindungan tanaman melibatkan pemangku kepentingan lintas sektoral dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar sektor pertanian sendiri. Menurut FAO (2007), kepentingan sektoral perlindungan tanaman mencakup kepentingan:

1. Kegiatan pemerintahan di luar pertanian (misalnya perdagangan, bea cukai, pariwisata, konservasi)
2. Instansi berwenang sektor pertanian, kehutanan, perikanan, keamanan pangan, dan kesehatan
3. Opini dan keterwakilan publik
4. Industri (termasuk pengimpor dan pengekspor)
5. Produsen primer komoditas pangan dan pertanian (misalnya petani, nelayan)
6. LSM, kelompok minat khusus, dan media
7. Lembaga penelitian dan universitas

Selain itu, masih menurut FAO (2007), pelaksanaan perlindungan tanaman dipengarui oleh berbagai faktor, di antaranya adalah:

1. Globalisasi
2. Teknologi baru dalam produksi pertanian dan pengolahan pangan
3. Meningkatnya perdagangan pangan dan hasil pertanian
4. Kewajiban hukum bagi negara penandatangan berbagai kesepakatan internasional
5. Meningkatnya perjalanan dan perpindahan manusia secara lintas batas
6. Kemajuan komunikasi dan akses informasi
7. Meningkatnya keperdulian terhadap keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, dan dampak pertanian terhadap keduanya
8. Perubahan dari independensi negara menjadi kesalingbergantungan antar-negara dalam melaksanakan perlindungan tanaman secara efektif
9. Sumberdaya operasional dan teknis yang terbatas
10. Ketergantungan yang sangat tinggi beberapa negara terhadap pangan impor 

Kenyataan akan kepentingan berbagai sektor dan pengaruh berbagai faktor terhadap perlindungan tanaman sebagaimana diuraikan di atas tidak mungkin semuanya dapat diakomodasi melalui PHT. Hal ini mendorong berbagai negara, terutama negara-negara maju seperti Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat, mulai mengembangkan strategi perlindungan yang lebih mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor dan lebih antisipatif melalui pengembangan kerjasama antar-negara. Namun demikian bukan berarti bahwa PHT ditinggalkan. PHT tetap dipertahankan sebagai tulang punggung kegiatan tindakan pengendalian yang kemudian semakin lebih diintegrasikan dengan kegiatan/tindakan pencegahan dan eradikasi. Untuk mencakup perlindungan yang bersifat lintas sektoral dikembangkan strategi baru yang akan diuraikan pada kegiatan belajar berikutnya.

Latihan
Bayangkan Anda adalah seorang pendamping lapang SL-PHT. Setelah beberapa lama berdiskusi dengan kelompok tani, seorang petani berbicara:
Bapak, kami mengerti apa yang kita diskusikan dari tadi. Kita tidak boleh menggunakan pestisida karena pestisida adalah racun bagi musuh alami dan bagi diri kita sendiri. Tetapi Bapak, ketika saya menjual hasil sayuran di pasar, para ibu enggan membeli sayuran saya karena katanya banyak lubang bekas ulat. Para ibu di kota lebih suka sayur yang tidak ada lubang bekas ulat, Bapak. Karena itu, saya terpaksa kembali menggunakan pestisida.
Bagaimana kira-kira Anda menanggapi petani ini? Renungkan baik-baik dan pertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan tanggapan.

Rangkuman
PHT mempunyai sejumlah kelemahan, tetapi kelemahan yang sangat mendasar adalah sifatnya yang sangat sektoral dan sifatnya yang reaktif terhadap permasalahan OPT. Kedua karakteristik tersebut menyebabkan PHT kurang dapat menjadi arus utama dalam reformasi politik yang terjadi pasca-PHT di Indonesia. Untuk mengatasi kekurangan tersebut perlu ditinjau kembali strategi perlindungan tanaman yang menggunakan PHT sebagai satu-satunya sistem sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1992. Stragei yang dikembangkan seharusnya mampu merangkul kepentingan berbagai sektor dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan secara antisipatif, bukan hanya secara reaktif.

Perkuliahan Daring
Perkuliahan semester Genap Tahun 2018/2019 pada Jumat, 5 April 2019 dengan materi 4.1. Pengendalian Hama Terpadu sebagai Perlindungan Tanaman yang Bersifat Sektoral yang disepakati untuk dialihkan menjadi pada Rabu, 10 April 2019 tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka karena dosen bertugas ke luar kota. Sebagai bagian dari pengembangan sistem perkuliahan blended learning, kuliah akan dilaksanakan secara daring. Silahkan baca materi kuliah sampai benar-benar mengerti dan kemudian klik Formulir Mengikuti Perkuliahan Daring, jawab setiap pertanyaan, dan klik tombol kirim untuk memasukkan formulir. Untuk memastikan bahwa formulir yang dikirimkan telah benar-benar masuk, silahkan lakukan pemeriksaan hasil pengiriman formulir. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring wajib menandatangani daftar hadir dan mengirimkan file foto daftar hadir yang sudah ditandatangani oleh semua mahasiswa yang hadir.